Pesan Laki-Laki Untuk Kongres I Perempuan Maluku

gi demo

Lompatan sejarah besar telah dimulai, sekelompok makhluk berjenis perempuan dari segala penjuru Maluku, sedang berkumpul dalam satu tekad “Melawan hegemoni sang maskulin”. Seperti kompetisi yang saling mengukur kekuatan lawan. Konsolidasi dilakukan untuk menyolidkan saff, menyatukan suara dalam satu perspektif. Sehingga keberadaan tak diremehkan. Adalah Kongres I Perempuan Maluku. Sebuah acara, yang dibuat untuk mereiventing (menemukan kembali) makna relasi dua insan. Menarik, hingga menghadirkan ruang debat yang seru, tentang “Perempuan, Kepemimpinan, dan Transformasi Social di Maluku”. Inilah tema besar yang sengaja diangkat, untuk memancing siapapun yang terpancing dengan polemik gender.
Ulasan tema yang dimunculkan, membuat adrenaline kita mengalir deras. Mengulingkan Wacana yang terasa final bagi kebanyakan orang, Perempuan. perspektif awam, nampaknya tak ada lagi yang harus di perdebatkan. Karena perempuan, secara sempit, terdefinisi sebagai Makhluk kodrati yang berfungsi melahirkan, menyusui, dan bertindak sebagai ibu dalam sekatan domestik. Begitu juga dengan laki-laki, ciptaan Tuhan yang fungsinya melindungi, menafkahi istri dan anak – pimpinan bagi keluarga. Namun, sesuai tuntutan, peran itu meluber dan ingin menyamai peran lelaki, walau tak bisa secara kodrati. Persamaan Gender, kata yang tiba-tiba muncul ke publik, bersorai lantang, meminta kesetaraan, keadilan dan berujung pada emansipatoris. Sebuah logika feminis yang katanya merasa terkungkung oleh ketakadilan sistem zaman bentukan patriarki.
Merunut kisah, di era prasejarah, konon Lelaki adalah sang pemburu dan Perempuan adalah sang peramu. Sebuah komunitas pra-agrikultur, yang 80 % kebutuhan makanannya di dapat dari mengumpul atau mengumpulkan makanan, sisanya 20 % dari hasil berburu. Dari situ pencurigaan atas pemisahan antara berkumpul dan berburu, tampak pada peran keduanya.
Dalam perkembangannya, Masyarakat terintegrasikan melalui pembagian divisi kerja (divison of labour) dalam keluarga menurut jenis kelamin. Gender adalah sesuatu yang inheren di dalam sifat alami hubungan keluarga. Cara atau Pemisahan kerja dengan mengunakan logika Gender mulai hadir selama transisi dari era Pertengahan sampai era Paleolitikum Lanjut. Memasuki era Paleolitikum Lanjut tersebut – awalan dari Revolusi era Neolitikum terbentuklah peradaban dan domestikasi, revolusi gender pun mencapai masanya. Hingga saat ini – abad yang terlampau jauh dari dua era tersebut, superioritas dan inferioritas gender tetap saja masih tersulut. Bahkan tak terbatas pada peran memburu dan meramu, menjaga dan mengasuh dalam domestikasi interen. Namun keluar ke arah sektor publik – kepemimpinan.
Polemik gender tak akan seru, jika dia hanya berada dalam ruang interen bernama keluarga. Karena sudah pasti keperkasaan laki-laki akan keluar sebagai pemenang, pemimpin Rumah tangga. Ruang kompetisi untuk merebut pengaruh publik, telah mengharuskan perempuan turut andil. saya jadi teringat, ketika Megawati – mantan Presiden RI ke 5, ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin pertama perempuan di negara ini. Terhadang, oleh tafsiran agama islam, para rivalnya (baca: lelaki). Yang secara sadar ego, tidak ikhlas bila harus dipimpin oleh seorang perempuan. Tetap jadi dan berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Walau akhirnya di kalahkan juga oleh laki – laki bernama SBY.
Benar, bahwa dalam perspektif Islam, terjadi perdebatan antara kaum skriptualis dan non skriptualis mengenai bisa tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Dengan pijakan ayat 34, surta 4 an-nisa “ar-rijaalu qawwamuuna ala anissa”, ditambah hadits Nabi Muhamad SAW, yang berbunyi “tidak akan bahagia suatu kaum apabila urusannya diberikan kepada seorang perempuan” tampah melihat latar belakangnya. Perempuan seperti tervonis haram oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin – bagi kaum skriptualis, tetapi sah-sah saja bagi non skriptualis, karena melihat konteksnya.
Kepemimpinan, merupakan jabatan, sekaligus amanah yang sudah pasti harus diberikan kepada orang yang berkapasity moral dan keilmuan yang baik dan track record yang teruji, Tidak peduli latar belakang gendernya. Setiap Manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggunggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Laki-laki dan Perempuan layak berkompetisi secara sehat. Karena Negara pun tak pernah membatasi. Semuanya adalah bagian dari Hak Asasi manusia (HAM), tertuang dalam UUD 45. Sayangnya, dalam kongres I Perempuan Maluku, sesuai dengan tema yang diangkat “ Kepemimpinan”, saya mencium bau ketakutan yang luar biasa akan issue kepemimpinan politik saat ini. dengan Keputusan MK mengugurkan Quota 30 % dalam pemilihan Calon Legisltatif, dan mengharuskan suara terbanyak, maka harap-harap cemas tampak. Jangan sampai keterwakilan perempuan malah minim dan tak sesuai dengan jumlahnhya yang begitu banyak melebihi laki-laki di negeri ini. Karena jatah pasti dengan zigzag system, sedikit terganggu. Sehingga harus di perjuangan dengan barisan yang kokoh.
hemat saya – dan mungkin mewakili laki-laki kebanyakan, jika semangat ketakutan ini yang dominan, maka Kongres Perempuan Maluku ini tanpa sadar sedang membangun bonded society capital, yaitu masyarakat yang hidup dalam rekatan primordial dalam kelompok yang sempit. Tentunya primordial, yang dimaksud adalah sekatan gender. Laki-laki dan perempuan berjuang sendiri – sendiri, terpisah dalam semangat kelompoknya masing – masing. Bukan membangun sebuah jaringan sosial yang menjembatani (bridging) keterisolasian sosial. Sri Mulyani – perempuan yang merangkap jabatan dua menteri sekaligus (Baca: Menteri Keuangan dan Ekonomi), pernah mengatakan bahwa, issue gender tidak pernah dia pakai dalam berkompetisi dan meraih apa yang dia inginkan. Jenis kelaminnya bukan batasan baginya. Selama dia mampu, kompetisi terbuka dengan laki-laki selalu dia lakoni.
Saya tak tahu pasti, arah kajian dari tema kepemimpinan dimaksud. Apakah kepemimpinan ini, terbatas pada kepemimpinan perempuan elit menengah keatas? Ataukah kepemimpinan perempuan pada umumnya? Karena secara jujur, saya tak pernah melihat adanya kaum perempuan yang secara pengetahuan, tidak tahu jenis apakah issue gender ini (penjual ikan, sayur, para kuliner di pasar, dll) terlibat dan merasa memiliki kegiatan tersebut. Terlampau ekslusif dan sangat elitis. Padahal, seharusnya merekalah yang menjadi fokus kajian dan mendapatkan rekomendasi perlindungan, advokasi terhadap hak-hak mereka yang terus saja terzalimi oleh sistem yang katanya patriarki ini. Ada baiknya semangat kepemimpinan mendiang Pejuang Dokmokrasi Pakistan Benazir Bhutto diteladani. Semangat untuk merubah negaranya menjadi sebuah negara yang demokratis melintasi transedental kultur, apalagi jenis kelamin. Membuat dia harus hidup di pengasingan Sejak tahun 1999 – 2007, dan pada akhirnya dibunuh saat kampanye pemilu 2008. Namun torehan prestasi begitu banyak ia torehkan; menjadi wanita pertama yang memimpin Pakistan sebaga PM, Tahun 1988-1990 dan 1993-1996. dan penghargaan sebagai Pejuang HAM dari PBB. Semuanya telah menyejarah, dalam alam fikir laki-laki, perempuan.
Dari situlah, saya semakin meragukan wacana transformasi sosial yang di gulirkan pada Kongres terhormat tersebut. Keraguannya, terletak pada kegagapan mereka melihat transformasi sosial saat ini yang di dominasi oleh kekuatan pasar (kapitalisme sistem). Telah Menyeret perempuan dalam kompleksitas sosial yang akut. Menjadi pekerja seks, TKW yang selalu di siksa, kualitas pendidikan yang semakin surut, hingga menempatkan perempuan pada barisan SecondMan, dan laki-laki Superman. Dengan Realitas kaum miskin, bodoh, papah dan marginal terbanyak di negeri ini adalah kaum perempuan. Jadi, transformasi sosial harus mampu melihat semua ini. Membumi dan berpihak pada kondisi lemah kelompok perempuan di atas, bukan dimiliki oleh segelintir elit perempuan yang punya kepentingan struktural saja.
Dalam sebuah diskusi, sambil menunjukan Buku yang berjudul “Perempuan Dalam Jeratan Kapitalisme”, teman saya mengatakan bahwa, menguatnya wacana gender turut ditopang oleh kekuatan kapitalis – neo liberalisme ala patriarki, yang disatu sisi; ingin menguatkan posisi perempuan di hadapan laki-laki, namun disisi lain; menjadikan perempuan sebagai komiditi seksualnya laki-laki. Oh ya..?. Selamat Bermetamorfosis.

Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon Periode 2008-2009.
Direktur Utama Freedom Community
For Democracy (FCfD)

Terus Buktikan Janjimu Obama

deng tamang-tamang

Janji Obama untuk melakukan perubahan ketika terpilih menjadi presiden, sekarang mulai ditagih. Tagihan itu terutama, gencar datang dari Dunia Islam – maklum selain issue krisis perekonomian Amerika yang berdampak pada krisis finansial global, issue perdamian Dunia Barat dan Islam masuk dalam jajaran issue utama Obama saat kampanye, dibalik tampilannya di publik saat kampanye maupun pengambilan sumpah memakai nama asli “Barrack Husein Obama”, sehingga mampu menghubungkan dirinya dengan dunia islam. Seakan ingin merealisasikan tagihan janji kampanyenya, pasca pengambilan sumpah. Presiden AS ke – 44 ini, langsung menandatangani surat perintah penutupan penjara militer yang berada di pangkalan laut militer AS di laut guantanamo, kuba. Yang biasa disebut penjara guantanamo atau gitmo. Baginya penutupan penjara gitmo merupakan prioritas utama 100 hari kepemimpinannya.
Selanjutnya, Obama langsung bergerak cepat dalam menyikapi konfilk kemanusiaan Israel – palestina, yang berlangsung selama 22 hari kemarin. Walau dalam pidato inagurasinya tak banyak menyinggung agresor biadab Israel di jalur gaza, namun keinginan akan perdamaian di jalur gaza tetaplah tinggi. terbukti di hari pertama kepemimpinannya, langkah diplomatik langsung ia tunjukan, dengan menelepon Presiden Palestina; Mahmud Abbas, perdana menteri Israel; Ehud Olmert, Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan Raja Abdullah II dari Yordania. Tak hanya itu, obama pun meminta pemimpin militer amerika mendorong rencana tambahan yang diperlukan untuk menarik pasukannya dari Irak.
Kemarin, Obama memerintahkan George Mitchaell, Utusan pertama di timur tengah yang baru ditunjuknya. Bergerak cepat mencapai kemajuan perdamaian antara Israel dan palestina. Baginya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke meja negosiasi. Obama juga berencana memasukan agenda 100 hari pertama pemerintahannya, dengan cara berkunjung ke Dunia Islam dan memberikan pidato secara langsung dari ibu kota sebuah Negara Muslim – Mungkin yang dimaksud pertama adalah Jakarta.
Nah, inilah saat yang tepat bagi obama menunjukan kualitasnya selaku pemimpin Amerika bervisi besar, yang bertumpu pada cita-cita the new order. Peletak Langkah telah mampu ia tunjukan. 100 hari pemeritahannya kedepan adalah starting poin yang menentukan. karya nyata, dengan Kembalikan citra Amerika sebagai Negara yang toleran – pluralis, adil terhadap semua golongan, keturunan etnis dan agama sangat dinanti oleh dunia yang pro perubahan Obama. Sehingga ratusan juta penduduk bumi berani mengatakan, Obama memang beda dengan pendahulunya – George W. Bush, Jr.

Mahasiswa Fisip
Universitaas Pattimura Ambon
Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon
Periode 2008-2009.
Pesan perubahan pada tata dunia baru, mampu menyihir jutaan Rakyat Amerika. Tak ayal, Obama mampu mendulang suara pemilih yang begitu besar dari sihiran tersebut. Dia pun seperti “nabi baru” yang menebarkan harapan pada masa depan. Dengan kepiawaiannya, dia mampu keluar dari tekanan, ancaman, dan serangan yang kuat dari para rival politiknya (Kaum konservatif, Partai Republic). Seakan ingin menunjukan pada rival politknya “ bahwa Rakyat Amerika berpihak padanya”, ia tetap fokus mengajak rakyatnya bersama-sama melakukan perubahan, dan tak sekalipun membalas semua tudingan miring yang datang padanya. Sikap positif dan transendenlah yang selalu dia tunjukan.

JANGAN PERCAYA POLITISI NARSIS

aq gityu....

Sungguh luar biasa, ketika Kompas (Sabtu, 17/01/08) mengeluarkan Opini berjudul “Narsisisme Politik”. Opini dari Seorang Pemikir Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD-ITB. Yasrif Amir Piliang. Bagaimana tidak, opini tersebut langsung tertuju, pada perilaku politisi yang sedang sibuk-sibuknya membangun citra diri di hadapan publik-konstituen. Terekam sangat jelas, ketika perilaku politisi tersebut di telanjangi dengan berbagai teori – yang mengupas Faham Narsisisme. Seperti perilaku narsis anak muda pada umumnya, narsisisme politik juga bergentayangan dengan berbagai kemasan yang begitu update, bernama media elektronik. Awalnya narsisisme – meminjam pengertian Freud, hanya dikenal sebagai kecenderungan pencarian kepuasan seksual melalui tubuh sendiri. Namun, berkembang dan mengarah pada bentuk penyanjungan diri (self admiration), pemuasan diri ( self satisfication) atau pemujaan diri (glorification), (Erich Fromm, dalam Kompas Sabtu, 17/01/08). Atau juga segala kecenderungan melihat Dunia sebagai cermin atau proyeksi dari ketakutan dan hasrat seseorang (Christohper Lasch, The Culture Of Narcissisme, 1985)
Nah, dari situlah, narsisisme politik di praktekan oleh para pegiatnya. Dia berkembang seiring perkembangan media yang begitu kapitailistik. Inilah konsekuensi logis dari perkembangan dunia di era informasi. Sebuah Era yang memaksa semua orang men-adjustmen dirinya – tak terkecuali politisi. Kita bisa lihat, Hampir di setiap sudut, seiring dekatnya momentum akbar demokrasi, tak ada satu pun stiker, poster, pamflet, iklan audio dan visual, yang tak menampilkan seruan pemujaan pada dirinya, kelompok atau partainya. Semuanya sama, mengkonstruksi citra diri agar di kenal sebagai orang yang intelek, amanah, hanief atau jujur, pejuang ataupun sederet kata indah yang bertujuan mendapatkan simpati, apresiasi dan terkahir dukungan publik. Inilah yang disebut sebagai politik pencitraan (the politic of image), yang senang menunjukan citra ketimbang kompetensi politik.
Dalam tulisannya. Narsisisme politik digambarkan sebagai kecenderungan pemujaan diri berlebihan para elit politik, yang membangun citra diri meski itu bukan yang sebenarnya. Narsisisme politik juga dilukiskan sebagai cermin artifisialime politik (political artificialisme), melalui konstruksi citra diri yang sebaik, secerdas, seintelek, sesempurna dan seideal mungkin. Tanpa menghiraukan pandangan umum terhadap realitas diri yang sebenarnya. Narsisisme politik dilihat sebagai sebagai bentuk “keseketikaan politik” (political instantaneous) yang merayakan citra instant dan efek segera, tetapi tak menghargai proses politik. Dan narsisisme politik diartikan sebagai “cermin politik seduksi” (politics of seduction), yang merupakan aneka trik bujuk rayu, persuasi dan retorika komunikasi politik, yang bertujuan meyakinkan setiap orang bahwa citra yang ditampilkan adalah kebenaran.
Multi efek dari narsisisme politik ini akan sangat terasa, jika sang public-pembaca tak kenal benar siapa orang yang dibacanya itu. Dia akan mudah yakin, percaya, dan bisa saja “jatuh hati’, karena kepincut dengan berbagai tanda palsu (pseudo sign) yang dimunculkan. Sebaliknya sang tokoh, figur atau partai akan mudah menjaring massa konstituen dengan mudah, akibat politik pertandaan (politics signification) yang memanfaatkan ketidaktahuan publik. Namun efek balik akan terjadi jika public tahu betul, siapa tokoh, figur dan partai yang sedang memakai make up pada topeng poltik yang menutupi wajah aslinya – political camouflage. ya tentunya, pasti tak akan memilihnya.
Sokongan Media
Narsisisme politik tak akan terlalu menyerua di public, jika tak di sokong oleh logika media yang berwatak kapitalistik. Logika media, seperti televisi saat ini, sangat mudah menegelabuhi masyarakat dengan rayuan, popularitas, kesenangan, dan berbagai hal yang jauh dari substansi, pengetahuan, kebenaran dan pencerdasan politik (Yasraf Amir Piliang, 2009).
Jefrey scheuer dalam the Sound Bite Society: Television And The American Dream (1999) mengatakan, televisi berwatak kapitalistik cenderung menolak segala bentuk kompleksitas demi merayakan simplisitas (simplicity). Senang merayakan segala yang mudah, instant, provokatif, menggoda dan tak suka pada sesuatu yang rumit, berbelit-belit, akademik, ilmiah, dan terlalu serius. Sehingga media inilah yang mensett politik menjadi simplifikasi politik (political simplification).
Dalam kenyataannya, banyak politisi yang telah terjebak dengan simplifikasi politik. Mereka senang memakai logika informal (informal logic). Senang dengan aneka sesat pikir, kedangkalan, jalan pintas, pernyataan tanpa argumen, penjelasan tanpa bukti, pembicaraan lepas kontrol dan cara pikir tak logis. Politisi seperti ini, sudah pasti tak paham dengan idiom politic is art . karena Politik sudah tak lagi dipandang sebagi sebuah proses untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Namun, hanya dilihat kepada “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana”.
“Sihir Media”, bukan saja ampuh dalam mengelabuhi masyarakat. Namun telah ber-simbiosis dengan budaya politik. Hasil simbiosis dua budaya itulah yang melahirkan hasrat keuntungan cepat, personalitas artifisial dan popularitas premature. Makanya, banyak orang yang berlomba menjadi “politisi dadakan” dengan mendaftarakan dirinya pada daftar caleg. Karena terbuai dengan ketiga hal di atas. Inilah yang membuat politik kehilangan “aura kewibawaannya”, karena telah di akses oleh orang-orang yang tak mengetahui Political Science. Hasilnya sudah tentu akan kacau. Ditambah dengan praktik demokrasi dewasa ini yang mengarah pada “nihilisme demokratik”, yang mengarah pada strategi kebohongan, manipulasi dan kepalsuan, trik-trik mengangkat emosi, perasaan dan kesenangan dengan mengabaikan substansi politik (Cornel West dalam democracy matters: winning the faight againts imperrialism (2004).
Narsisisme Politik, simplifikasi politik di tambah dengan sokongan media terkadang juga di butuhkan, Untuk menyalurkan berbagai pesan politik yang berbauh kepentingan. Namun jika Narsisisme Politik dan simplifikasi politik tak bersandar pada values politik (political values) maka, sudah pasti ceritanya akan lain dari cita-cita politik itu senidiri. Dalam pada itu, tinggal masyarakatlah sebagai konstituen, yang akan menentukan semuanya. Tokoh, figur, bahkan partai politik sekalipun janganlah dipilih, jika ternyata hanya “menjuarai perilaku narsis” namun, “kalah telak” secara karya dan prestasi politik. Akhirnya Jangan Pilih Politisi Narsis. Sekian.

Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon Periode 2008-2009.
Direktur Utama Freedom Community
For Democracy (FCfD)

Perdamaian Gaza, Semua Tergantung Obama

gi apa ya????

Pelantikan Barack Husein Obama Sebagai Presiden Amerika (Rabu, 20/01/09), Merupakan Momentum Bersejarah bagi kepemimpinan dunia. Ukiran sejarah itu terlihat, Bukan saja kemampuannya Menabrak Mitos dikotomi kepemimpinan Di Amerika Serikat (AS) Bahwa, Orang kulit Hitam Berketurunan Afrika tak Bisa Menjadi Presiden, Namun Lebih dari itu, Pesan Perubahan pada New world Order yang lebih adil, damai dan bertoleran mampu dia tunjukan secara baik. Terlihat, Kebiadaban Israel dalam mengagresi Palestina seketika berhenti, beberapa hari sebelum pelantikannya menjadi Presiden dilangsungkan. Entah alasanya apa, yang pasti sosoknya begitu kuat dalam menghentikan agresi Israel tersebut. Sumber dari berbagai media menyebutkan, bahwa, sebelum pelantikan Barack Obama berlangsung, Israel sangat terlihat terpepet deadline waktu pelantikan tersebut, dengan mengerakan personel serdadu cadangan millik mereka ke jalur gaza, saat agresi memasuki hari ke 17 (Ambon Ekspres, Selasa 13/01/09). Para pengamat pun angkat bicara bahwa, penambahan pasukan darat yang menyerbu Gaza itu, seiring makin dekatnya waktu pergantian kekuasaan di Amerika Serikat. Makanya, Israel begitu getol mengakhiri upaya pemberangusan Hamas, sebelum Barack Obama berkuasa. Ternyata benar, penilain para pengamat. Israel langsung mengumumkan gencatan senjata sepihak, diikuti Hamas yang menyerukan penghentian serangan roket selama sepekan atas keinginanan sendiri (Sindo, Selasa 20/01/09). Dari situlah, janji Barack Husein Obama saat kampanye untuk membangun perdamaian antara Barat dan Timur, dengan cara mengedepankan dialog antara keduanya sudah mulai tampak nyata. Dan Israel sendiri takut, terhadap janji Tim Obama Untuk Melakukan pendekatan berbeda terhadap masalah Iran dan Hamas sebagai elemen penting Perdamaian di Timur Tengah (Timteng). Dalam Pada itulah, saya sangat yakin bahwa, perdamaian di gaza bukanlah sesuatu yang datang secara spontan, tanpa ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Hemat saya pun muncul dalam dua sudut pandang. Pertama: konsistensi janji perdamaian barack Obama itu sendiri. dan kedua, dukungan Yahudi yang begitu Kuat terhadap kepemimpinan Barack Obama. Mari kita lihat; tak ada satu pun negara penentang agresi babi buta Israel terhadap Palestina berkedop penganyangan terhadap Hamas, mampu menghentinkan mereka. Bahkan, organisasi dunia sekaliber DK PBB pun di buat frustasi dan tak berkutik. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan salah satunya mengeluarkan Resolusi No 1860 yang mendesak gencatan senjata segera, Serta penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Hasilnya nihil, israel tak menghiraukannnya sama sekali. Namun, Sosok Obama mampu melakukanya. Seperti yang telah saya jelaskan di atas. Selanjutnya, gencatan senjata dan penarikan pasukan sepihak oleh Israel, seakan menujukan bahwa, kemenangan Obama sangat didukung Penuh Israel (baca: Yahudi). Sehingga mereka bersedia mengikuti alur keinginan barack Obama untuk membangun perdamaian, tanpa ada perintah resmi dari Obama. Inilah bentuk the politic of image ala Israel, yang ingin mencitrakan mereka sebagai negara Pro Amerika. Namun saya yakin, itu hanyalah politik kamuflage yang ingin menguasai Obama secara Penuh – seperti pendahulunya Bush. Setelah itu Obama akan mudah di dikte, dan mudah di arahkan oleh mereka. Untuk itulah, sudah saatnya, Obama belajar dari berbagai jurus hegemoni israel dalam menguasai Amerika. Agar tidak menjadi pemimpin yang buta mata dan hati seperti Bush. Sehingga perang pun disangka kebaikan.

Mahasiswa Fisip
Universitaas Pattimura Ambon
Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon
Periode 2008-2009.

GOOD BYE 2008 AND WELCOME 2009 (Dari Refleksi Akhir Tahun HMI)

arista junaidi

Setahun Kalender Masehi telah kita lewati. 2008, Sebuah perjalanan yang tentunya sangat menguras tenaga. Kini kalender masehi itupun berganti ke 2009, Tanpa ada yang mampu menginterupsinya. Dia terus berjalan, dan akan terus berjalan. Sampai kapanpun, tak ada yang mampu mengetahuinya. Kecuali Sang pemiliknya.Ya, inilah putaran Waktu Bumi yang sarat dengan fenomena. Fenomena yang akan masuk dalam ruang sejarah, mengharuskan setiap manusia untuk belajar darinya. Jika tak mau sejarah berulang dengan fenomena yang sama. Seperti bahasa george Santayana, Filosof Spanyol berpendidikan Amerika (1863-1952), yang memperingatkan bahwa, those who fail to learn the lessons of history are doomed to repeat them (mereka yang gagal mengambil pengalaman dari sejarah, dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu). Lebih jauhnya, George Bernard Shaw, Seorang Dermawan dan Sosialis Irlandia (1856-1950) mengatakan bahwa, Manusia merupakan Makhluk yang unik dan agak aneh, sekalipun sejarah selalu berulang, Manusia sangat sulit, bahkan tidak mampu, untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk. Katanya, If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must man be of learning from experience.
Dari situlah, keinginan untuk melaksanakan refleksi akhir tahun 2008 untuk menyongsong tahun 2009 dilaksanakan oleh dua eselon HMI, Badko HMI Maluku-Maluku Utara dan HMI Cabang Ambon (Rabu, 31/12/08), Berpusat di Amans Hotel room. Dengan mendatangkan empat Panelis dari berbagai instansi; Pemerintah daerah Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Polda Maluku, dan Seorang Anggota DPR-RI dari Partai Democrat. Ada harapan yang muncul dalam kegiatan refleksi itu. Paling tidak, cita-cita untuk membangun Future Maluku yang lebih baik tertuang dalam sebuah diskusi. Walaupun, tak sedikit audience yang pesimis dengan Maluku bangkit kedepan.
Dimoderatori oleh seorang pengurus Badko HMI Mal-Malut sendiri, empat panelis diberikan kesempatan menyampaikan pikirannya, dengan tentunya harus sesuai dengan tiga focus tema (Baca: Demokrasi Nasional – Pemilu 2009, Konflik Horizontal dan Pembangunan Maluku) yang di tetapkan oleh organizing. Secara keseluruhan isi penyampaian materi banyak berputar pada masalah Korupsi dan penangannya, kriminalitas yang merembet pada pertikaian horizontal, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pendidikan di Maluku. Sayangnya, bargaining position Maluku di tingkat Nasional pada Pemilu 2009 kurang dibicarakan, jadinya hambar.
Review 2008
Secara umum, ditahun 2008 yang baru kita lewati. Banyak masalah yang mampu terecord. Dari internasional, mejelang Penutupan akhir tahun 2008 perkenomian dunia ketar – ketir akibat krisis Financial Global yang berawal dari kredit macet di sektor perumahan AS, menghantam hampir keseluruhan Negara – Negara di dunia yang menganut system ekonomi kapitalis global, tak terkecuali Indonesia, yang setali tiga uang mengunakan system yang sama. Tak hanya itu, dunia kembali bergeming dan marah ketika melihat serangan babi-buta Israel menghantam kedaulatan palestina, Dengan mengunakan roket-roket udara. Tak ayal ratusan rakyat sipil tak bedosa menjadi korban. Tak jelas apa motif dibalik penyerangan tersebut. Yang pasti pemerintah Israel beralasan, mereka memburu pasukan HAMAS yang konon bersembuyi Di tengah-tengah perkampungan Masyarakat sipil.
Di tanah air, dua persoalan fenomenal di atas ditambah dengan pengesahan UU BHP oleh DPR RI yang berbauh liberalisasi pendidikan turut memeriahkan akhir tahun 2008. Indonesia terkena dampak krisis financial global, karena liberalisasi perekonomian yang kita lakukan. Imbasnya banyak perusahan yang berorientasi industri ekspor yang harus mem-PHK-kan banyak karyawannya, akibat permintaan barang ekspor berkurang. Sedikit membanggakan akibat krisis financial global, harga premium pun turun sebanyak dua kali, walau hanya beberapa persen. Sedangkan aksi solidaritas mengutuk penyerangan Israel ke Palestina banyak dilakukan oleh berbagai komponen, termasuk Di Maluku – Wakil Presiden pun secara terang-terangan mengecamnya. UU BHP banyak ditolak oleh insan pendidikan, didalamnya juga para Mahasiswa.
Selanjutnya, masalah yang paling banyak muncul di tahun 2008 adalah euphoria demokrasi langsung. Serentak perubahan pemilihan para pimpinan eksekutif di semua hierarki Negara (baca: Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati) berubah. dari perwakilan ke non perwakilan. Praktis, rakyat secara bebas dan langsung bisa memilih para pemimpinnya baik di level Negara maupun di daerahnya masing-masing. Namun sayangnya, tak praktis perubahan fundamental menuju kesejahteraan rakyat tercapai. Akibat dari euphoria demokrasi yang berubah menjadi violence demokrasi atau tribalisme demokrasi (demokrasi kesukuan) itu. Banyak pilkada di berbagai daerah yang berkahir konflik. Pilkada Maluku utara, Pilkada Sumatera Selatan, Pilkada Jawa Timur, dan yang terbaru adalah Pilkada Kerinci yang berlangsung 11 Desember 2008 berakhir dengan sikap anarkisme akibat penolakan calon Kepala Daerah yang kalah dalam pilkada. Beruntung Pilkada Maluku yang kemarin barusan selesai, tak ikut-ikutan seperti beberapa daerah tersebut.
Problem Sosial pun tak kalah mengila – bisa dikatakan yang paling terberat, mencuat di tahun 2008. Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) memperkirakan warga miskin tahun ini akan bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92%). LIPI mengatakan lonjakan tersebut terutama diakibatkan kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah beberapa saat yang lalu (pertengahan tahun 2008) sebesar 28,7%. Jadi jumlah penduduk miskin di Indonesia di tahun 2008 diperkirakan akan naik 4,5 juta orang dibandingkan tahun 2007. Kondisi penduduk miskin tahun 2007 mencapai 37,2 juta atau sekitar 16,58%, dengan garis kemiskinan Rp 166.697 per orang per bulan. Dengan adanya kenaikan harga BBM, hingga bulan Desember 2008 diperkirakan kebutuhan hidup layak bagi tiap individu adalah sebesar Rp 195.000 per orang per bulan.
Angka pengangguran pun terus bergerak naik dari tahun ke tahun. Secara besaran, pada tahun 2008 ini, tercatat sebanyak 4,5 juta orang dari 9,4 juta orang yang masuk dalam kategori pengangguran. Mereka adalah lulusan SMA, SMK, program Diploma, dan Universitas. Yang separuh dari total keseluruhan angka pengangguran adalah penganggur terdidik, yang tidak terserap oleh pasar kerja. Proporsi pengangguran itupun dari tahun 1994 – 2008 terus meningkat. totalnya pada tahun 1994 tercatat sebesar 17 persen, menjadi 26 persen pada tahun 2004, dan kini pada tahun 2008 meningkat menjadi 50,3 persen. (http://www.theindonesianinstitute.com).
Lebih para dari itu semua, dan mungkin menjadi sumber keparahan, adalah masalah korupsi yang sampai saat ini masih menjadi raja di negeri ini. Korupsi secara Hukum, seperti termaktub dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001. korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk, yang dikelompokan ke dalam kerugan Negara, suap menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (Tempo Interaktif, 25/01/2007). Juga menurut Transparansi Internasional, adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Rumusan sederhanannya di ajukan oleh Robert klitgaard; C = D + M – A atau Corruption = Discrection + Monopoly – Accountabilty. Yang unsur-unsurnya: melawan atau melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada pada pelaku korupsi karena jabatan atau kedudukannya (abuse of power), kerugian keuangan atau kekayaan atau perkenomian Negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Jenis-jenisnya pun bermacam-macam, dari jenis biasa; uang sogokan (bribery) dan uang pelican (grease payment) berlevel jalanan sampai level menengah. Termasuk di dalamnya adalah korupsi birokratik, yang berupa pencurian kekayaan Negara oleh birokrat yang menyalahgunakan wewenangya. Yang dalam hitungan skala: Kecil-kecilan atau recehan = Petty Corruption (korupsi ecek-ecek), jika Besar-besaran atau ratusan juta sampai milyaran rupiah = grand corruption (korupsi besar-besaran) (www.wilkipedia.com/thefreeencyclopedia). Juga Dari segi Motivasi atau alasan, bersifat need based dan greed based. Need basednya karena ingin menyambung kehidupan, Sedangkan greed basednya karena keserekahan tanpa mengenal batas seperti ingin menelan dunia (M. Amien Rais 2008).
Selama tahun 2008, Pemerintah SBY-JK mungkin sedikit berhasil menangkap para pelaku korupsi di tanah air. Tapi sayangnya, semua koruptor yang ditangkap adalah berjenis Petty Corruption, yang tdk berpotensi menghancurkan Negara. sedangkan jenis super destruktif corruption yang berskala Negara – meminjam istilah Amien Rais State Capture Corruption, Korupsi yang menyandera Negara, yang menembak jantung kekuasaan, Tak sedikit pun tersentuh – karena takut. Yaitu neokolonialisme korupsi yang dilakukan oleh penjahat korporatokrasi yang merampok semua sumber daya Alam yang ada di bangsa ini.
Selain itu, masalah HIV/AIDS juga menjadi berita “seksi” yang terus diperbicangkan. UNAIDS dan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah membunuh lebih dari 25 juta jiwa sejak pertama kali diakui tahun 1981. Ini membuat AIDS sebagai salah satu epidemik paling menghancurkan dalam sejarah. Di Indonesia menurut data Departemen Kesehatan sampai dengan 31 Maret 2008 secara kumulatif jumlah kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 11.868 kasus di 32 povinsi yang tersebar di 194 Kabupaten/Kota. Proporsi kasus AIDS yang dilaporkan telah meninggal adalah 20,95%. Hasil estimasi populasi rawan tertular HIV tahun 2006 adalah 193.000. Proporsi kumulatif tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun (53,62%), disusul kelompok umur 30-39 tahun (27,79%) dan kelompok umur 40-49 tahun (7,89%). Kasus terbanyak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Rate kumulatif kasus AIDS Nasional sampai dengan 31 Maret 2008 adalah 5,23 per 100.000 penduduk. Sementara rate kumulatif tertinggi di provinsi, berada di Papua (75,312), DKI Jakarta (33,995), Bali (23,012), Kep. Riau (20,397), Kalimantan Barat (18,828), Maluku (11,506), Papua Barat (9,937), Bangka Belitung (6,799), dan Sulawesi Utara (5,753).

How Does Maluku 2008?
Hasil Pemilukada Maluku 2008 tak banyak berubah pada top leader, pemenanganya pasangan incumbent – RASA, hanya posisi Wakil Gubernur yang tergantikan Oleh sekretaris daerah, yang menjadi Wagub. Itu berarti sample problem pada awal 2008 atau akhir periode pemerintahan Ralahalu – Latuconsina masih relevan dengan akhir tahun 2008, Pasca Pemilukada dibawah kepemimpinan Ralahalu – Assagaf. Mari kita lihat?
Maluku di akhir tahun 2008, ditutup dengan konflik horizontal di Masohi, ibu kota Maluku Tengah yang hampir sedikit mengarah pada konflik SARA. Namun beruntung tak merembet luas ke seantero Maluku, seperti tahun-tahun kemarin yang mencekam. Secara keseluruhan, rating masalah yang menempati urutan atas di Maluku 2008 adalah masalah penggungsi (masalah lama yang belum tertuntaskan), masalah kemiskinan, korupsi, pengangguran, pendidikan dan HIV/AIDS.
Data Pengungsi yang tersisa di tahun 2008 berjumlah 12.080 keluarga (di luar kerusuhan Masohi). angka yang relatif cukup banyak. ini mengindikasikan, bahwa pemerintah Maluku belum berhasil atau gagal menyapu bersih para pengungsi di halaman rumahnya sendiri – apapun alasannya, sesuai dengan target awal pemulangan pengungsi akan selesai pada 2008. Sama dengan pengungsi, kemiskinan juga merupakan masalah besar di tahun 2008, walaupun Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pernah mengatakan Angka kemiskinan di Maluku Tahun 2007-2008 menurun dari 33 persen menjadi 31 persen. Tetap saja angka ini masih sangat fantastis untuk menunjukan Maluku termasuk daerah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di dataran Kawasan Indonesia Timur.
Pendidikan, apalagi. Semua orang pasti bersepakat bahwa, kwalitas pendidikan di Maluku berjalan seret, tanpa ada kemajauan yang signifikan. Pada hal, banyak orang Maluku yang mempunyai kwalitas IQ di atas rata-rata. Namun sayangnya, ini tak dimaksimalkan. Pemerintah lebih sibuk membangun sumber daya material atau fisik ketimbang sumber daya manusianya rakyat Maluku. Di ikuti masalah korupsi, yang semua orang pasti sudah jenuh mendengarnya. Pasalnya, Penanganan masalah korupsi di daerah ini, seperti permainan sepakbola yang wasitnya bisa dibeli dan berpihak pada salah satu team. Yang paling menghebohkan di Tahun 2008, adalah angka kasus HIV/AIDS yang sudah menembus angka 600-an, kata B Patiasina, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (akhir Juni 2008). Dengan Data terakhir yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah 626 kasus, terbagi atas 355 kasus HIV, 271 kasus AIDS, dari jumlah ini, 52 orang diantaranya masih bertahan hidup. Untuk itulah, Departemen Kesehatan RI menempatkan Provinsi Maluku pada rangking 12 secara nasional.

Welcome Maluku 2009
Pada 2009, harapan itu muncul ketika dalam diskusi tersebut, wakil gubernur Maluku – atas nama pemerintah Maluku mengatakan, kedepan dalam pembangunan pemerintah maluku akan berkonsentrasi untuk membangun apa yang disebut sebagai Trans Maluku. dengan menyediakan 32 Dermaga Ferry dan 60 Armadanya. Namun jika dilihat, dengan luasnya teritorial dan akses satu daerah ke daerah yang lain, maka hemat saya, Armada Ferry saja tidak cukup, karena sudah pasti lambat. Dibutuhan kapal dengan akses cepat seperti Trans Ambon – Namlea atau Ambon – Masohi yang cepatnya sampai terhitung per Jam bukan per hari.
Pemerintah juga berencana, pada tahun 2009 akan merealisasikan “Pendidikan gratis” yang merupakan janji kampanyenya kepada rakyat, Dengan system pembagian bantuan kepada setiap siswa se SMA sebesar 600 ribu, yang diperkirakan berjumlah 900 ribu siswa. Namun jika dilihat, system pembagian bantuan tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai ‘pendidikan gratis”. Karena ini hanyalah berbentuk bantuan biasa – seperti beasiswa pada umumnya. Toch juga siswa akan dikenakan biaya bermacam-macam dari sekolahnya. Dan “gratisnya” pasti tak ada?
Sayangnya di bidang pertumbuhan ekonomi, pemerintah masih tetap bersikukuh mengunakan pola lama. Dengan tetapa gigih ingin mendatangkan investor untuk mengerakan potensi Sumber daya Alam di Maluku. Tak peduli berapa biaya yang harus di keluarkan untuk terbang “merayu investor ke luar negeri”. Kepercayaan yang sungguh diluar batas kreatifitas, tanpa belajar dari banyak daerah yang SDA sudah dirampok habis para korporatorkrat (investor atau perusahan nakal) ?
Dibidang penegakan hukum pada 2009, nampaknya tidak ada yang terlalu istimewa. Karena penjelasan dari panelis dari kejaksaan tinggi, terlalu gagap, takut dan sangat singkat untuk memberikan kepastian, apakah 2009 nanti kejaksaan akan mempenjarakan para koruptor yang terlibat korupsi ataukah tidak? Sedikit berbeda dengan kejaksaan. Semangat panelis dari Polda Maluku, cukup amazing. Dengan memberikan garansi bahwa tingkat kriminalitas di Maluku rendah, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan pada 2009.
Yang paling penting di 2009 nanti, adalah dua pesta demokrasi nasional dan daerah sekaligus yaitu, Pemillu legislatif dan eksekutif. Nah inilah yang harus menjadi focus kajian masyarakat Maluku bersama, apakah peristiwa kekosongan perwakilan Putra Maluku duduk di jajaran kabinet akan terulang, ataukah akan berubah? Lalu, apakah perilaku salah pilih oleh pemilih tradisonal (traditional choicer), sehingga berdampak pada mandulnya suara para wakil rakyat dalam membela aspirasi rakyat itu terjadi kembali untuk kesekian kalinya ataukah tidak?
Semuanya ada pada kita. Kita yang memilih, kita yang menentukan arah Maluku kedepan. Wallahualam.

Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon
Periode 2008-2009.
Direktur Utama
Freedom Community For Demokrasi (FCfD)

BKPRMI-HMI Tolak Legaliasi Sopi

Keinginan Walikota Ambon, M. J. Papilaja untuk melegalkan muniman sopi menuai penolakan dari Badan Koordinasi Pemuda Ramaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Maluku dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.
“Upaya melegalisasi sopi sama saja melegalkan potensi dan aksi kejahatan ditengah-tengah masyarakat, harusnya walikota sadar bahwa peredaran minuman sopi kerapkali meresahkan masyarakat, dan ini tidak berubah meskipun walikota melegalkannya karena minuman keras tetap saja minuman keras,” pungas Ketua BKPRMI, Abdul Manan Latuconsina, kepada koran ini kemarin.
Menurutnya, membuat sebuah kebijakan harus mempertimbangkan aspek manfaat dan mudarat, kalau kebijakan tersebut lebih banyak mudarat atau dampak buruknya kenapa harus dipaksakan.
Kata Latuconsina, jika alasan pelegalan itu terkait dengan peningkatan ekonomi, “maka saya ingin tegaskan kalau ini menunjukan pemkot tidak kreatif dan kehabisan akal dalam mengelola potensi sumberdaya alam yang ada di kota Ambon,” katanya.
Dikatakan, kalau walikota atau siapapun yang beralasan bahwa kebijakan ini untuk melestraikan produk khas Maluku, maka harus diperjelas masyarakat Maluku yang mana. “Sebab kami sebagai generasi muda dan anak adat Maluku tidak meyakini itu kebudayaan kita, itu hanya produk yang justru menenggelamkan peradaban orang Maluku,” cetus dia.
“BKPRMI secara Institusi siap melakukan perlawanan, sebab jika gagasan ini benar-benar diwujudkan, sama saja walikota telah membuka ruang tindak bagi tumbuh suburnya kriminalitas di masyarakat,” tegasnya lagi.
Sementara, Wasekum Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI, Arista Junaidi, mengatakan secara instituti juga menolak dengan keras rencana pelegalan tersebut.
“Di mana-mana minuman keras itu, merupakan sumber kejahatan, seperti tindak kriminal, membuat keonaran di masyarakat, bahkan sampai pada kecelakaan lalulintas. Jadi lebih baiknya tidak boleh dilegalkan,” kata Junaidi, kemarin.
Dikatakan, jika alasan pemkot untuk menjaga mata pencaharian masyarakat, “maka ini namanya alasan klise, dan menunjukan pemkot tidak punya program yang jelas dalam pemberdayaan masyarakat, masih ada potensi lain yang harus dikembangkan tidak harus sopi,” paparnya.
Menurut Junaidi, seluruh masyarakat tahu sopi itu bahan dasarnya sebenarnya bisa dikelola untuk produk yang bermanfaat seperti gula areng. “Kenapa gagasan walikota bukan untuk mendorong produksi masyarakat yang lebih positif, justru harus minuman keras yang jelas-jelas perdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan,” jelasnya. (CR1/CR3).Ambon, AE, 22/11/08

Kasus Dana Keserasian Mulai Kabur

Ambon, AE. Sabtu 22/10/08
Pengusutan dugaan korupsi terhadap dana keserasian yang sementara ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terindikasi mulai kabur. Kendati tim jaksa yang menangani kasus tersebut telah menemunkan bukti-bukti kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran dana tersebut, namun akhir-akhir ini kasus itu mulai didiamkan pihak kejaksaan.
Ketua DPD IMM Maluku Bidang Immawati Maryam Payapo mengatakan, kurangnya transparansi tim jaksa akan memunculkan interpretasi yang beragam di masyarakat. Salah satu yang bakal mengemuka adalah tim jaksa dinilai sudah -bermain dalam kasus ini.
Kami tidak mau kasus ini berakhir sama dengan sejumlah kasus korupsi yang sudah ditangani kejaksaan. Kasus ini menyangkut dana kemanusiaan yang merupakan hak para pengungsi yang harus menjadi perhatian serius.
Payapo menegaskan, selain keseriusan dari tim jaksa, pihaknya juga melihat DPRD Maluku sebagai pembawa aspirasi masyarakat gagal memainkan fungsi kontrolnya. “Kami tidak melihat ada kinerja pengawasan dari mereka berjalan dengan maksimal, dampaknya kasus penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara cukup tinggi di Maluku,” katanya.
Dikatakan, sekali lagi pihaknya ingin menegaskan kepada Kejati Maluku untuk segera menuntaskan kasus ini, “sebab saya melihat ada gejala ketidak konsistenan tim Kejati dalam penanganan kasus ini. Kalau sampai kasus ini tidak segera dituntaskan maka saya dan teman-teman akan lebih tegas lagi menunjukan sikap kami,” ujarnya
Hal senada disampaikan Anggota Badan Pekerja Mollucas Democratization Watch (MDW) Nur Tapessy. Menurutnya, progres kasus ini sangat ditunggu publik, sebab kasus ini pernah ditangani tim jaksa yang lama. Artinya ini tim kedua yang menangani kasus yang sama.
“Jika tim yang baru ini progres kerjanya tidak menggembirakan, akan ada penilaian publik bahwa tim yang bekerja saat ini juga ada di bawah tekanan, atau telah ada upaya penyelesaian kasus lewat kompromi politik. Ini yang kami takutkan,” tekan Tapessy.
Realitas saat ini terkesan adem-ayem aja, tak seperti pada awal tim dibentuk. Kalau begini terus proses penanganan terhadap kasus korupsi, “sangat wajar muncul kecurigaan masyarakat kalau ada yang tidak beres di lembaga peradilan kita. Memang demi jalannya proses hukum, tim juga harus berhati-hati dalam memberikan informasi kepada publik, tapi bukan kemudian menjadi tertutup. Bagamanapun publik butuh informasi terkait penanganan kasus ini,” katanya.
Menurut Tapessy, kasus ini harus dituntaskan, “kemarin kami lihat dinas sosial agak panik dan tergesa-gesa menyelesaikan sejumlah persoalan terkait pengungsi. Kami harap itu bukan upaya kamuflase dan ingin menghilangkan jejak. Pengaduan masyarakat yang sempat di impentarisir tim jaksa, adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa pengelolaan dana keserasian penuh dengan kecurangan,” jelasnya.
Dikatakan, penanganan kasus korupsi sudah saatnya dilakukan di ruang yang terang, bukan lagi di ruang gelap, samar-samar dan beresiko terjadinya konspirasi atau penyelesaian di bawah meja. Artinya tranparansi menjadi penting sehingga kontrol dan partisipasi publik menjadi efektif.
Sementara Wasekum Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ambon, Arista Junaidi, mengatakan, publik saat ini bertanya-tanya tentang penanganan kasus tersebut, “mengapa informasi tentang sejauh mana penanganan kasus ini seperti hujan panas. Mestinya tim jaksa yang menangani kasus tersebut harus lebih transparan kepada publik,” kata Arista.
Menurut dia, pihaknya sangat menghargai kinerja tim jaksa yang menangani kasus tersebut, karena temuan tim jaksa bisa sampai di telinga publik, hanya saja kelanjutan dari berbagai temuan dan penanganan kasus ini juga dipertanyakan.
“Karena, belakangan ini kasus ini mulai jarang diberitakan media massa. Ditakutkan ini murapakan sinyal buruk terhadap penanganan kasus ini. Jika benar-benar mandek akan menjadi preseden buruk, kejaksaan akan dinilai hanya gertak sambal,”ungkap Arista.
Sementara itu, Ketua Tim jaksa penanganan dugaan korupsi dana keserasian, Wem Lingitubun yang ditemui koran ini di ruang kerjanya, Kamis (13/11), mengatakan kalau pihaknya saat ini masih melakukan puldata dan pulbaket. “Kami sampai sekarang masih melakukan puldata dan pulbaket,” katanya,singkat.(CR1/CR3)

“LASKAR PELANGI” PESAN BUAT PARA PENGUASA

Hiduplah Untuk Memberi Sebanyak-Banyaknya

Arista Junaidi

Bukan Untuk Menerima Sebanyak-Banyaknya.
(Pak Harfan Dalam Film Lascar Pelangi).

Menonton Laskar Pelangi, seperti menonton kondisi Indonesia saat ini. Film garapan Riri Reza dan Mira Lesmana – berdurasi kurang lebih 110 Menit, diambil dari Novel karya Andrea Hirata “Laskar Pelangi”, Seakan ingin mengajak kita (baca: para penonton) untuk sedikit merenung tentang apa yang kita lihat selama ini. Pantas saja, Presiden SBY, sempat meneteskan air mata ketika menonton launching filmnya. Karena Wajah manis Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam seakan ingin di pertanyakan kembali. Untuk apa kekayaan alam yang kita miliki namun tak mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama? Itulah gambaran pembuka film ini. Dengan tampilan Rakyat Belitong yang dimiskinkan oleh perompak kekayaan Timah. Anugreh Tuhan yang diberikan.
Dari awal film ini, sesungguhnya siapapun dia pasti akan merasakan aroma kesedihan. Betapa tidak, opening story menampilkan sebuah Perusahan Timah raksasa – terbesar di Indonesia saat itu, berdiri dengan angkuhnya. Mempetakan masyarakat sesuai dengan strata sosialnya, menjadikan mayoritas pribumi Belitung hanya sebagai kuli kasar penganggkut Timah, mendirikan bangunan Sekolah (SD Negeri Belitung PN Timah) yang hanya mampu di akses orang yang berduit – memiliki jabatan pada perusahan tersebut, lebih jauhnya mengisolasikan Masyarakat dari kekayaan alam yang mereka miliki. Sedangkan, diluar bangunan perusahan yang kokoh itu, bergelimpangan penduduk miskin yang tak kebagian “faedah” hasil eksploitasi timah, yang hanyalah mampu menyekolahkan anak-anak mereka di sebuah “gubuk reot” bernama sekolah – SD Muhamadiyah Gantong namanya. Inilah awal ke 11 Laskar Pelangi (Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, A Kiong, Syahdan, Kucai, Borek Aka Samson, Trapani dan Harun ditambah Flo yang bergabung saat kelas 5 SD) itu mengejar mimpi mereka.
Dengan Icon Pak harfan – Kepala Sekolah yang akhirnya meninggal dan ibu Muslimah – seorang gadis kampung lulusan SKP setara dengan SMP, berprofesi sampingan sebagai tukang jahit, kesebelas anak yang memliki kecerdasan merata di poles menjadi generasi yang tak mudah menyerah. Nilai – nilai kehidupan mulai di tanamkan. Keterbatasan mulai dilampaui. Etos kerja dan semangat juang diasah. Yang akhirnya mampu mengangkat eksistensi sekolah yang akan ditutup jika Muridnya tak mencukupi 10 orang, dengan memenangi Lomba Karnaval dan Cerdas- cermat yang sangat Prestisius tingkat SD se – Belitung. Luar biasa.
ari situ, sebuah konstruksi sekolah yang berlimpahan materi gugur tanpa syarat. Orang pun akan menyadari bahwa, kesuksesan seseorang tidaklah mutlak terletak pada sekolah yang memasang tarif gila-gilaan, fasilitas yang modern dan sarana yang lengkap. Namun lebih pada kemauan dan kemampuan siswanya. Ditambah dengan semangat pengabdian sang pendidik, yang tak terlalu memperdulikan berapa gaji yang dia terima. Inilah esensi idiom “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Tapi bukan berarti, tak ada bayaran sama sekali untuk seorang guru. Idiom di atas hanyalah Piagam Imaterial yang akan diterima seorang guru yang memahami nilai profesi yang digelutinya. Tetap saja, kesejahteraan guru merupakan yang utama. Pemerataan terhadap sarana-prasarana Sekolah harus dilakukan. Alokasi anggaran 20 % untuk pendidikan wajib direalisasikan. Agar tak ada lagi guru yang kaya kecerdasan namun miskin material. dan murid yang punya kecakapan intelektual tapi tak bisa mengakses pendidikan (Lintang adalah bukti hidup dari film tersebut – bersekolah dengan jarak tempuh 40 Km dari rumahnya pulang pergi ). bukankah UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan?
Cerita film pun berlanjut, dengan tampilan Hitam Putih kehidupan yang dijalani mereka. Kali ini fokus Nilai tertuju pada arah kepemimpinan yang ideal. Pa Harfan, dengan kondisi fisik tak lagi fresh, usia yang telah udzur sanggup menjalankan amanahnya sebagai kepala SD tersebut – tanpa pamrih atau mengelus-elus soal bayaran – apalagi memegang sikap elitis. Sempat di tertawain oleh teman sejawatnya dan di sarankan tutup karena sekolahnya hanya di isi oleh siswa kelas 5 saja – yang lainnya tidak terisi. Namun apa yang beliau jawab “ Sekolah ini masih di butuhkan karena tidak mendasarkan kepada Nilai-nilai Materi”. beliau seperti seorang filsuf besar pendidikan yang pernah dimiliki bangsa ini – Ki Hajar Dewantara yang dalam dirinya terpatri semangat Tut Wuri Handayani (di depan sebagai pelita atau penunjuk arah, di tengah sebagai penyemangat dan di belakang sebagai pendorong). Yang sangking mencintai pendidikan, rela tak memperdulikan kesehatan fisiknya, akhirnya merenggut nyawa di tempat yang ia cintai – Ruangan Sekolahnya. Begitupun dengan Bu Muslimah – Wali kelas mereka, dengan kemampuan serba bisa. Mampu memberikan suntikan Imaginasi kepada Murid-muridnya Untuk terus berkreasi mengejar mimpi. Memilih untuk tetap bertahan. Demi sabuah prinsip yang ia pegang “Orang miskin juga punya hak untuk belajar”. Padahal, ia sempat di tawar menjadi Guru di SD PN Timah, Yang Prospek kesejahteraannya sungguh menjanjikan. Walaupun ia juga sempat merasakan keputusasaan saat meninggalnya Pak Ci – sapaan akrab Pak Harfan. Inilah wujud The Leader of Future. Sanggup merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Punya sensitifitas sosial yang tinggi. Sangat demokratis, tak arogan. Namun bisa otoriter dan menjadi “galak” saat bawahannya melakukan kesalahan. Tidak seperti saat ini, para pemimpin yang ada sukar di percaya. Tak punya visi, Serakah dan tak berani ambil resiko. yang kerjaannya hanyalah menebar janji pada rakyatnya. KKN yang dipertontonkan.

PESAN BUAT PARA PENGUASA
Tak sampai disitu nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut. sebuah Nilai kritis pun di pertontonkan – Nilai Keadillan namanya. Terekam sangat jelas, disparitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di salah satu pulau terkaya Indonesia – Pulau Belitung. Hegemoni kapitalisme begitu tampak. Dengan berdiri kokohnya sebuah perusahan Timah. Seakan ingin berteriak kepada pemerintah, mengenai develovment logic of oriented growth yang selama ini dipakai, ternyata salah dan gagal menciptakan kesejahteraan. Asumsi bahwa, semakin banyak Investor yang masuk dan mendirikan perusahan pengeksplorasi SDA akan mampu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi pengangguran tak terjadi sedikit pun, karena yang terjadi banyak tenaga kerja diserap dengan menggunakan sistem Romusa modern “bergaji”, yang angkanya tak sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Mimpi mengenai trickle down effect (menetes ke bawah) hanyalah bayangan semu yang berubah menjadi trickle up effect (menetes keatas). Terlihat dengan semakin banyak Masyarakat yang mengabdikan diri sebagai kuli Penganggkut Timah pada Perusahaan tersebut, tak satu pun dari mereka yang taraf hidupnya naik alias sejahtera. Yang sejahtera justru orang-orang yang “tak berkeringat” yang menyebut dirinya Top Manager. Singkatnya, jangan terlalu percaya dengan para investor – apalagi investor asing yang menanamkan modalnya, karena sesungguhnya logika investasi yang mereka pakai adalah logika “profit imperialis”, yang hanya mengejar keuntungan dan menguasai sumber daya alam namun tak bertanggung jawab pada kerusakan alam hasil eksploitasi – Freeport Indonesia dan Newman Minahasa adalah bukti yang paling nyata plus UUPM – Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Pasal No 25 thn. 2007 Ayat 1, 2, 3 produk Pemerintah yang membolehkan Hak Guna Atas Tanah selama 95 tahun, Hak Guna Atas Bangunan selama 80 Tahun dan Hak Pakai selam 70 tahun. Gila bukan?
Selain itu Ada banyak Nilai yang terkandung dalam film realis tersebut. Nilai–nilai tersebut – selain telah di jelaskan diatas, lebih mengarah pada nilai Motivasi yang mengeksplorasi bakat diri, juga Nilai kebersamaan yang mengajarkan tentang arti pentingnya persahabatan, Nilai kejujuran yang melahirkan keterbukaan dan Nilai Cinta Kasih yang menuntun penghargaan pada pluralitas kehidupan.
ampir tak ada kata-kata yang keluar saat melihat narasi film tersebut berjalan. Penuh inspratif, mendidik, kritis, kocak dan jujur pada realitas. Inilah contoh film, yang seharusnya lebih banyak diproduksi oleh insan perfilman. Karena film seperti ini tak mengobral kebohongan soal realitas kehidupan. Tak mengajak penonton untuk bermimpi hedonis – instan. Juga tak merusak anak muda khusunya perempuan untuk berpenampilan seronoh, terjebak dalam konstruksi zaman materialis. Intinya generasi bangsa akan selamat, jika tampilan film seperti ini menghiasi wajah Media elektronik.
Terakhir, pesan dari Tukbayantula – Tokoh Mitos di Pulau Lanung yang dianggap dukun oleh Mahar dan Flo bahwa “Kalau Mau Pintar Belajar, Kalau Mau Maju Usaha”. Sekian.

ARISTA JUNAIDI
WASEKUM PPD HMI CAB. AMBON.
DIREKTUR UTAMA FREEDOM COMUNNITY FOR DEMOKRASI (FCfD).

HMI Dukung Tualeka

Ambon Ekspres. Selasa, 22/10/08.

Dukungan terhadap Mohamad Iksan Tualeka yang lolos ke grand final The Next Leaders, terus mengalir.
Kemarin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, memberikan pujian dan dukungan terhadap Tualeka dalam ajang ‘Kepemimpinan’ yang digelar Metro TV itu. “ kami mendukung Tualeka, karena ini sebuah lanhkah maju bagi kaum muda Maluku. Apalagi ini bukan merupakan reality show yang terkesan hura-hura belaka. Tapi ini merupakan ajang pencarian bibit pemimpin muda masa depan,” ungkap Wakil Sekertaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI, Arista Junaidi.
Menurut Arista, terhambatnya karier kaum muda karena dihadang senioritas, financial, dan pola kaderisasi yang belum di terapkan. “dengan adanya program ini, akan tampil pemimpin kaum muda dengan rekrutmen yang jelas. Kalau kaderisasi terlamat, demokrasi instrument tak bisa mengubah nasib bangsa ini,”ujarnya.
Lanjutnya, orang lama yang kebanyakan kaum tua banyak lobi, karena ereka takut melakukan terobosan. Orang muda menawarkan masadepan, orang tua selalu mengandalkan masa lalu.
Apalagi elite Politik saat ini mayritas tak idialis lagi. “Politik harus untuk kepentingan rakyat. Prinsip dasar, kita harus memiliki keyakinan dalam mengambil keputusan apakah keputusan kita ambil suda benar untuk masyarakat. Kita juga harus serius melaksanaan keputusan itu, mempertanggungjawabkannya, harus tabah, dan iklas berbuat untuk rakyat. Hidup adalah perbuatan,”katanya.
Tokoh tua yang memimpin bangsa selama ini suda mati imajinasinya. Semua perubahan karena imajinasi liar. Mengatasi persoalan rakyat dengan cara normative tidak mungkin lagi. Anak muda seperti Tualeka, sebut dia,memiliki imajinasi ke depan dan siap melakukan perubahan secara radikal.
“Hanya pemimpin bangsa dari kaum muda yang berani melakukan negosiasi kontkrak karya pertambangan di negeri ini. Tidak ada Negara yang maju kalau menggadaikan bangsanya dengan tanpa batas,”pungkas Arista Junaidi.
Untuk itu, dia menghimbau masyarakat Maluku mendukung Tualeka yang juga coordinator Mollucas Democratization Watch (MDW), agar menjadi yang terbaik dalam ajang The Next Leaders. (M8)

KAJATI BAKAL DI LAPOR KE KEJAGUNG

SIKAP Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Benny beda dalam merespon laporan penyelidikan Kejasaan Negeri Ambon terkaait skandal bagi-bagi uang tunjangan komukasi ntensif (TKI) DPRD Maluku bakal berbuntut panjang.
Lumbungan Informasi rakyat (LIRA0 Maluku bakal melaporkan kejati ke Kejaksaan Agung jia tidak serius mengusut kasus tersebut. “penanganan kasus ini sepertinya muai mengendap buktinya, belum ada tanda-tanda dari kejati untuk menigkatkan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” kata Direktur LIRA Maluku, Jan sariwating kepadsa Ambon Ekspreskemarin.
Terkatung-katungnya pengusutan kasus tersebut tergambar dari Ekpos Pekara yang di gelar kejati, Rabu, (15/10). Hadir dalam ekpos perkara tersesbut kejati Maluku Beni Beda, Wakajati, para asisten kejati, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Daniel Palapia dan tim jaksa penyidik kasus TKI senilai lebibih Rp 5 M.
Dari hasil gelar perkara itu, kejati memutuskan untuk memberikan waktu dua pecan kepada tim Jaksa mendalami penyelidikan. Karena alat bukti yang di peroleh tim jaksa dinilai masih kurang.
Mengapa kejati melontarkan pertanyaan seperti itu. Padahal seluru alat bukti yang di buktikan tim jaksa suda sangat kuat. “alat bukti mana yang beliau bilang masih kurang. Bukankah kasus ini adalah hasil temuan Audit yang diu lakukan Badan pemeriksa Keuangan Maluku,”terngnya.
Dan temuan BPK ini juga dikantongi LIRA Maluku. Temuan itu menggambarkan ada dugaan penyelewengan keuangan daerah yang berunjung terjadi tindak pidana korupsi.
Menurutnya, jika kejati menggap temuan BPK tidak cukup di jadikan bukti, dapat di simpulkan kejati tidak mengakui temuan hasil audit BPK. Padahal lembaga pemeriksa itu merupakan bemtukan pemerintah, dan temuannya dapat dipertanggung jawabkan dan meliki nilai kebenaran.
“Jika memang demikian, berarti kejati telah melecehkan kehadiran BPK. Padahal lembaga ini terbentuk berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden dan Mentri Hukum dan Ham yang tercantum dalam lembaga No. 85 tahun 2006,”sebutnya.
UU yang dimaksud adalah UU No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Pada pasal 8 dan 4 dinyatakan dengan jelas bahwa laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenag sesuai peraturan perundang-undangan.
Sariwating mengaku, pihaknya semakin heran ketika kasus yang telah dilidik kejari ambon sejak bulan Agustus 2008 lalu, masih kuat di tingkat penyilidikan. “padahal srsuai dengan pasal yang kami kemukakan tadi, mestinya kasus ini suda ditingkatkan kepenyidikan,”heranya.
Dengan menggambarkan proses penyeidikan ini, LIRA menilai kejati tidak proesional dan tidak sungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus tersebut. “Sebab proses penyeliddikan hanya mencari adanya penyimpangan. Seadankan untuk mencari pelaku, proses penanganan harus dinaikan ke tahap penyidikan,”paparnya.
LIRA mendunga kejati tidak mempunyai agenda tertentu dalam pemberantasan korupsi, khususnya bila terkait dengan eksekutif dan legislatif.Sehingga kasus ini sengaa diperlambat. “Kami mendunga kejati melindungi pejabat elit dilingkup Pemda Maluku yang turut memuluskan pengucuran dana kepada 45 Anggota DPRD Maluku,”mendunga.
Waktu dua pecan yang diberikan tim Jaksa kejari untuk mendalami penyilidikan kasus ini, maka gelar perkara tahap dua akan diaksanakan awal November 2008. “jika kejati masih menguburkan kasus ini, kami akan melaporkan tindak keati kepada jaksa Agung Hendarman Supandji,”tegas Sariwating.
Sariwating juga meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi atas pernyataan orang atau kelompo yang ingin mengalihkan kasus ini untuk masuk dalam ranah Politik. Kasus ini, murni masalah Hukum. Olehnya itu masyarakat juga harus berperan mengawa kinerja kejati Maluku. Karena dengan membuat hal demikian, tidak saja telah memenuhi unsure pasal 41 UU No. 31 tahun 1999 tentang emberantasan tindak pidana korupsi, juga telah turut menukseskan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas koruosi di negeri ini.
PERIKSA ANGGOTA DPRD
Di tempat terpisah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, mendukung rencana yang akan di tempuh LIRA Maluku. Mereka mendesak dugaan penyeewengan yang bermotif TKI tersebut harus dituntaskan. “ini bukan kasus biasa, jika seluruh Anggota DPRD Maluku terindikasi terlibat dalam bagi-bagi uang di luar mekanisme pengenggaran, mengapa kasus ini di tuntaskan,” tegas sekertaris umum Partisipasi Pembangunan Daerah(PPD)HMI Ambon. Arista Junaidi.
Menurut dia, jika suda ada bukti permulaan yang cukup, mengapa kasus ini belum juga ditingkatkan ke penyidkan. “kenapa harus tauk dengan seluruh Anggta DPRD. HMI meminta kejaksaan berani seluruh Anggota DPRD. Pemeriksaan mereka penting karena mereka diduga terlibat dalam membagi-bagikan uang,”desak Arista.
Mestinya sikap Anggota DPRD harus lebih memihak kepada kepentingan rakya, namun dengan adanya kasus ini mengindikasikan kalau DPRD sama sekalitidak memihak kepada rakyat. Mereka justru lebih mencari jabatan untuk memperkaya diri. “DPRD harusnya tidak menerima uang yang tidak dianggarkan. Merea harus tanykan dari mana uang itu, apakah suda sesuai mekanisme atau belum, dan lainnya. Bukan sebaliknya melihat uang lansung mata gelap,”tekan Arista.
Untuk dia meminta kepada kejati Benny segera memutuskan kasus tersebut. “Bila kasus ini mengendap, bisa saja masysarakat menduga ada jaksa bermental Urip Tri Gunawan di Maluku. Dan ini akan mencorena korups Adyaksa di Maluku,”sentilnya.
Dikatakan kejati bertanggung jawab menuntaskan berbagai kasus korupsi di Maluku. Kalau tidak menuntaskan kasus ini, kejati dinilai menerapkan praktek tebang pilih dalam penanganan korupsi. “hanya kasus yang melibatkan pejabat kepala dinas di level pemprov dan kabupaten yang berani di usut, sedangkan di level eksekutif dan legislative Maluku, kejati mandul dan tak bernyali,”kritiknya.(M8/M10)