Lompatan sejarah besar telah dimulai, sekelompok makhluk berjenis perempuan dari segala penjuru Maluku, sedang berkumpul dalam satu tekad “Melawan hegemoni sang maskulin”. Seperti kompetisi yang saling mengukur kekuatan lawan. Konsolidasi dilakukan untuk menyolidkan saff, menyatukan suara dalam satu perspektif. Sehingga keberadaan tak diremehkan. Adalah Kongres I Perempuan Maluku. Sebuah acara, yang dibuat untuk mereiventing (menemukan kembali) makna relasi dua insan. Menarik, hingga menghadirkan ruang debat yang seru, tentang “Perempuan, Kepemimpinan, dan Transformasi Social di Maluku”. Inilah tema besar yang sengaja diangkat, untuk memancing siapapun yang terpancing dengan polemik gender.
Ulasan tema yang dimunculkan, membuat adrenaline kita mengalir deras. Mengulingkan Wacana yang terasa final bagi kebanyakan orang, Perempuan. perspektif awam, nampaknya tak ada lagi yang harus di perdebatkan. Karena perempuan, secara sempit, terdefinisi sebagai Makhluk kodrati yang berfungsi melahirkan, menyusui, dan bertindak sebagai ibu dalam sekatan domestik. Begitu juga dengan laki-laki, ciptaan Tuhan yang fungsinya melindungi, menafkahi istri dan anak – pimpinan bagi keluarga. Namun, sesuai tuntutan, peran itu meluber dan ingin menyamai peran lelaki, walau tak bisa secara kodrati. Persamaan Gender, kata yang tiba-tiba muncul ke publik, bersorai lantang, meminta kesetaraan, keadilan dan berujung pada emansipatoris. Sebuah logika feminis yang katanya merasa terkungkung oleh ketakadilan sistem zaman bentukan patriarki.
Merunut kisah, di era prasejarah, konon Lelaki adalah sang pemburu dan Perempuan adalah sang peramu. Sebuah komunitas pra-agrikultur, yang 80 % kebutuhan makanannya di dapat dari mengumpul atau mengumpulkan makanan, sisanya 20 % dari hasil berburu. Dari situ pencurigaan atas pemisahan antara berkumpul dan berburu, tampak pada peran keduanya.
Dalam perkembangannya, Masyarakat terintegrasikan melalui pembagian divisi kerja (divison of labour) dalam keluarga menurut jenis kelamin. Gender adalah sesuatu yang inheren di dalam sifat alami hubungan keluarga. Cara atau Pemisahan kerja dengan mengunakan logika Gender mulai hadir selama transisi dari era Pertengahan sampai era Paleolitikum Lanjut. Memasuki era Paleolitikum Lanjut tersebut – awalan dari Revolusi era Neolitikum terbentuklah peradaban dan domestikasi, revolusi gender pun mencapai masanya. Hingga saat ini – abad yang terlampau jauh dari dua era tersebut, superioritas dan inferioritas gender tetap saja masih tersulut. Bahkan tak terbatas pada peran memburu dan meramu, menjaga dan mengasuh dalam domestikasi interen. Namun keluar ke arah sektor publik – kepemimpinan.
Polemik gender tak akan seru, jika dia hanya berada dalam ruang interen bernama keluarga. Karena sudah pasti keperkasaan laki-laki akan keluar sebagai pemenang, pemimpin Rumah tangga. Ruang kompetisi untuk merebut pengaruh publik, telah mengharuskan perempuan turut andil. saya jadi teringat, ketika Megawati – mantan Presiden RI ke 5, ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin pertama perempuan di negara ini. Terhadang, oleh tafsiran agama islam, para rivalnya (baca: lelaki). Yang secara sadar ego, tidak ikhlas bila harus dipimpin oleh seorang perempuan. Tetap jadi dan berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Walau akhirnya di kalahkan juga oleh laki – laki bernama SBY.
Benar, bahwa dalam perspektif Islam, terjadi perdebatan antara kaum skriptualis dan non skriptualis mengenai bisa tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Dengan pijakan ayat 34, surta 4 an-nisa “ar-rijaalu qawwamuuna ala anissa”, ditambah hadits Nabi Muhamad SAW, yang berbunyi “tidak akan bahagia suatu kaum apabila urusannya diberikan kepada seorang perempuan” tampah melihat latar belakangnya. Perempuan seperti tervonis haram oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin – bagi kaum skriptualis, tetapi sah-sah saja bagi non skriptualis, karena melihat konteksnya.
Kepemimpinan, merupakan jabatan, sekaligus amanah yang sudah pasti harus diberikan kepada orang yang berkapasity moral dan keilmuan yang baik dan track record yang teruji, Tidak peduli latar belakang gendernya. Setiap Manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggunggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Laki-laki dan Perempuan layak berkompetisi secara sehat. Karena Negara pun tak pernah membatasi. Semuanya adalah bagian dari Hak Asasi manusia (HAM), tertuang dalam UUD 45. Sayangnya, dalam kongres I Perempuan Maluku, sesuai dengan tema yang diangkat “ Kepemimpinan”, saya mencium bau ketakutan yang luar biasa akan issue kepemimpinan politik saat ini. dengan Keputusan MK mengugurkan Quota 30 % dalam pemilihan Calon Legisltatif, dan mengharuskan suara terbanyak, maka harap-harap cemas tampak. Jangan sampai keterwakilan perempuan malah minim dan tak sesuai dengan jumlahnhya yang begitu banyak melebihi laki-laki di negeri ini. Karena jatah pasti dengan zigzag system, sedikit terganggu. Sehingga harus di perjuangan dengan barisan yang kokoh.
hemat saya – dan mungkin mewakili laki-laki kebanyakan, jika semangat ketakutan ini yang dominan, maka Kongres Perempuan Maluku ini tanpa sadar sedang membangun bonded society capital, yaitu masyarakat yang hidup dalam rekatan primordial dalam kelompok yang sempit. Tentunya primordial, yang dimaksud adalah sekatan gender. Laki-laki dan perempuan berjuang sendiri – sendiri, terpisah dalam semangat kelompoknya masing – masing. Bukan membangun sebuah jaringan sosial yang menjembatani (bridging) keterisolasian sosial. Sri Mulyani – perempuan yang merangkap jabatan dua menteri sekaligus (Baca: Menteri Keuangan dan Ekonomi), pernah mengatakan bahwa, issue gender tidak pernah dia pakai dalam berkompetisi dan meraih apa yang dia inginkan. Jenis kelaminnya bukan batasan baginya. Selama dia mampu, kompetisi terbuka dengan laki-laki selalu dia lakoni.
Saya tak tahu pasti, arah kajian dari tema kepemimpinan dimaksud. Apakah kepemimpinan ini, terbatas pada kepemimpinan perempuan elit menengah keatas? Ataukah kepemimpinan perempuan pada umumnya? Karena secara jujur, saya tak pernah melihat adanya kaum perempuan yang secara pengetahuan, tidak tahu jenis apakah issue gender ini (penjual ikan, sayur, para kuliner di pasar, dll) terlibat dan merasa memiliki kegiatan tersebut. Terlampau ekslusif dan sangat elitis. Padahal, seharusnya merekalah yang menjadi fokus kajian dan mendapatkan rekomendasi perlindungan, advokasi terhadap hak-hak mereka yang terus saja terzalimi oleh sistem yang katanya patriarki ini. Ada baiknya semangat kepemimpinan mendiang Pejuang Dokmokrasi Pakistan Benazir Bhutto diteladani. Semangat untuk merubah negaranya menjadi sebuah negara yang demokratis melintasi transedental kultur, apalagi jenis kelamin. Membuat dia harus hidup di pengasingan Sejak tahun 1999 – 2007, dan pada akhirnya dibunuh saat kampanye pemilu 2008. Namun torehan prestasi begitu banyak ia torehkan; menjadi wanita pertama yang memimpin Pakistan sebaga PM, Tahun 1988-1990 dan 1993-1996. dan penghargaan sebagai Pejuang HAM dari PBB. Semuanya telah menyejarah, dalam alam fikir laki-laki, perempuan.
Dari situlah, saya semakin meragukan wacana transformasi sosial yang di gulirkan pada Kongres terhormat tersebut. Keraguannya, terletak pada kegagapan mereka melihat transformasi sosial saat ini yang di dominasi oleh kekuatan pasar (kapitalisme sistem). Telah Menyeret perempuan dalam kompleksitas sosial yang akut. Menjadi pekerja seks, TKW yang selalu di siksa, kualitas pendidikan yang semakin surut, hingga menempatkan perempuan pada barisan SecondMan, dan laki-laki Superman. Dengan Realitas kaum miskin, bodoh, papah dan marginal terbanyak di negeri ini adalah kaum perempuan. Jadi, transformasi sosial harus mampu melihat semua ini. Membumi dan berpihak pada kondisi lemah kelompok perempuan di atas, bukan dimiliki oleh segelintir elit perempuan yang punya kepentingan struktural saja.
Dalam sebuah diskusi, sambil menunjukan Buku yang berjudul “Perempuan Dalam Jeratan Kapitalisme”, teman saya mengatakan bahwa, menguatnya wacana gender turut ditopang oleh kekuatan kapitalis – neo liberalisme ala patriarki, yang disatu sisi; ingin menguatkan posisi perempuan di hadapan laki-laki, namun disisi lain; menjadikan perempuan sebagai komiditi seksualnya laki-laki. Oh ya..?. Selamat Bermetamorfosis.
Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon Periode 2008-2009.
Direktur Utama Freedom Community
For Democracy (FCfD)
Tinggalkan sebuah Komentar
Belum ada komentar.
Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal

