aq gityu....
Sungguh luar biasa, ketika Kompas (Sabtu, 17/01/08) mengeluarkan Opini berjudul “Narsisisme Politik”. Opini dari Seorang Pemikir Forum Studi Kebudayaan (FSK), FSRD-ITB. Yasrif Amir Piliang. Bagaimana tidak, opini tersebut langsung tertuju, pada perilaku politisi yang sedang sibuk-sibuknya membangun citra diri di hadapan publik-konstituen. Terekam sangat jelas, ketika perilaku politisi tersebut di telanjangi dengan berbagai teori – yang mengupas Faham Narsisisme. Seperti perilaku narsis anak muda pada umumnya, narsisisme politik juga bergentayangan dengan berbagai kemasan yang begitu update, bernama media elektronik. Awalnya narsisisme – meminjam pengertian Freud, hanya dikenal sebagai kecenderungan pencarian kepuasan seksual melalui tubuh sendiri. Namun, berkembang dan mengarah pada bentuk penyanjungan diri (self admiration), pemuasan diri ( self satisfication) atau pemujaan diri (glorification), (Erich Fromm, dalam Kompas Sabtu, 17/01/08). Atau juga segala kecenderungan melihat Dunia sebagai cermin atau proyeksi dari ketakutan dan hasrat seseorang (Christohper Lasch, The Culture Of Narcissisme, 1985)
Nah, dari situlah, narsisisme politik di praktekan oleh para pegiatnya. Dia berkembang seiring perkembangan media yang begitu kapitailistik. Inilah konsekuensi logis dari perkembangan dunia di era informasi. Sebuah Era yang memaksa semua orang men-adjustmen dirinya – tak terkecuali politisi. Kita bisa lihat, Hampir di setiap sudut, seiring dekatnya momentum akbar demokrasi, tak ada satu pun stiker, poster, pamflet, iklan audio dan visual, yang tak menampilkan seruan pemujaan pada dirinya, kelompok atau partainya. Semuanya sama, mengkonstruksi citra diri agar di kenal sebagai orang yang intelek, amanah, hanief atau jujur, pejuang ataupun sederet kata indah yang bertujuan mendapatkan simpati, apresiasi dan terkahir dukungan publik. Inilah yang disebut sebagai politik pencitraan (the politic of image), yang senang menunjukan citra ketimbang kompetensi politik.
Dalam tulisannya. Narsisisme politik digambarkan sebagai kecenderungan pemujaan diri berlebihan para elit politik, yang membangun citra diri meski itu bukan yang sebenarnya. Narsisisme politik juga dilukiskan sebagai cermin artifisialime politik (political artificialisme), melalui konstruksi citra diri yang sebaik, secerdas, seintelek, sesempurna dan seideal mungkin. Tanpa menghiraukan pandangan umum terhadap realitas diri yang sebenarnya. Narsisisme politik dilihat sebagai sebagai bentuk “keseketikaan politik” (political instantaneous) yang merayakan citra instant dan efek segera, tetapi tak menghargai proses politik. Dan narsisisme politik diartikan sebagai “cermin politik seduksi” (politics of seduction), yang merupakan aneka trik bujuk rayu, persuasi dan retorika komunikasi politik, yang bertujuan meyakinkan setiap orang bahwa citra yang ditampilkan adalah kebenaran.
Multi efek dari narsisisme politik ini akan sangat terasa, jika sang public-pembaca tak kenal benar siapa orang yang dibacanya itu. Dia akan mudah yakin, percaya, dan bisa saja “jatuh hati’, karena kepincut dengan berbagai tanda palsu (pseudo sign) yang dimunculkan. Sebaliknya sang tokoh, figur atau partai akan mudah menjaring massa konstituen dengan mudah, akibat politik pertandaan (politics signification) yang memanfaatkan ketidaktahuan publik. Namun efek balik akan terjadi jika public tahu betul, siapa tokoh, figur dan partai yang sedang memakai make up pada topeng poltik yang menutupi wajah aslinya – political camouflage. ya tentunya, pasti tak akan memilihnya.
Sokongan Media
Narsisisme politik tak akan terlalu menyerua di public, jika tak di sokong oleh logika media yang berwatak kapitalistik. Logika media, seperti televisi saat ini, sangat mudah menegelabuhi masyarakat dengan rayuan, popularitas, kesenangan, dan berbagai hal yang jauh dari substansi, pengetahuan, kebenaran dan pencerdasan politik (Yasraf Amir Piliang, 2009).
Jefrey scheuer dalam the Sound Bite Society: Television And The American Dream (1999) mengatakan, televisi berwatak kapitalistik cenderung menolak segala bentuk kompleksitas demi merayakan simplisitas (simplicity). Senang merayakan segala yang mudah, instant, provokatif, menggoda dan tak suka pada sesuatu yang rumit, berbelit-belit, akademik, ilmiah, dan terlalu serius. Sehingga media inilah yang mensett politik menjadi simplifikasi politik (political simplification).
Dalam kenyataannya, banyak politisi yang telah terjebak dengan simplifikasi politik. Mereka senang memakai logika informal (informal logic). Senang dengan aneka sesat pikir, kedangkalan, jalan pintas, pernyataan tanpa argumen, penjelasan tanpa bukti, pembicaraan lepas kontrol dan cara pikir tak logis. Politisi seperti ini, sudah pasti tak paham dengan idiom politic is art . karena Politik sudah tak lagi dipandang sebagi sebuah proses untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Namun, hanya dilihat kepada “siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana”.
“Sihir Media”, bukan saja ampuh dalam mengelabuhi masyarakat. Namun telah ber-simbiosis dengan budaya politik. Hasil simbiosis dua budaya itulah yang melahirkan hasrat keuntungan cepat, personalitas artifisial dan popularitas premature. Makanya, banyak orang yang berlomba menjadi “politisi dadakan” dengan mendaftarakan dirinya pada daftar caleg. Karena terbuai dengan ketiga hal di atas. Inilah yang membuat politik kehilangan “aura kewibawaannya”, karena telah di akses oleh orang-orang yang tak mengetahui Political Science. Hasilnya sudah tentu akan kacau. Ditambah dengan praktik demokrasi dewasa ini yang mengarah pada “nihilisme demokratik”, yang mengarah pada strategi kebohongan, manipulasi dan kepalsuan, trik-trik mengangkat emosi, perasaan dan kesenangan dengan mengabaikan substansi politik (Cornel West dalam democracy matters: winning the faight againts imperrialism (2004).
Narsisisme Politik, simplifikasi politik di tambah dengan sokongan media terkadang juga di butuhkan, Untuk menyalurkan berbagai pesan politik yang berbauh kepentingan. Namun jika Narsisisme Politik dan simplifikasi politik tak bersandar pada values politik (political values) maka, sudah pasti ceritanya akan lain dari cita-cita politik itu senidiri. Dalam pada itu, tinggal masyarakatlah sebagai konstituen, yang akan menentukan semuanya. Tokoh, figur, bahkan partai politik sekalipun janganlah dipilih, jika ternyata hanya “menjuarai perilaku narsis” namun, “kalah telak” secara karya dan prestasi politik. Akhirnya Jangan Pilih Politisi Narsis. Sekian.
Wasekum Bidang
Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD)
HMI Cabang Ambon Periode 2008-2009.
Direktur Utama Freedom Community
For Democracy (FCfD)
Tinggalkan sebuah Komentar
Belum ada komentar.
Komentar RSS Lacak Balik URI Pengenal
